Hari: 19 Juli 2024

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, disingkat Balitbangda merupakan unsur pelaksana penunjang urusan penelitian dan pengembangan. Badan Penelitian dan Pengembangan  Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan ketentuan Peraturan daerah Pasal 4 Peraturan Daerah  Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten…

BPKAD merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang bidang Keuangan dan tugas pembantuan. BPKAD dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kedudukan BPKAD adalah pelaksana dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, yang menyangkut bidang penerimaan, belanja, pembiayaan dan aset daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan sekaligus sebagai Pejabat…

Badan Pengelola Pajak Daerah disingkat BPPD, dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah guna mengelola dibidang pajak daerah, pungutan yang berdasarkan kewenangan daerah dipungut oleh Lembaga Teknis Daerah. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan…

Badan  Kesatuan  Bangsa  dan  Politik , disingkat Kesbangpol merupakan  Unsur  Pelaksana Urusan Pemerintah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan …

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah lembaga pemerintah non-departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/ Kota dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. BPBD dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008, menggantikan Satuan Koordinasi Pelaksana Penanganan Bencana (Satkorlak) di tingkat Provinsi dan Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (Satlak PB) di tingkat Kabupaten…