Tingkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan, Pemkab OKI Optimalkan Penggunaan Transaksi Non-Tunai

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) terus berkomitmen meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui optimalisasi penggunaan transaksi non-tunai. Hal ini menjadi salah satu langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efisien.

Upaya tersebut dibahas dalam kegiatan yang digelar di Ruang Rapat Bende Seguguk I, yang dihadiri oleh Wakil Bupati OKI, Supriyanto, serta diikuti oleh jajaran perangkat daerah terkait (01/09/2025).

Dalam arahannya, Wakil Bupati OKI, Supriyanto menegaskan pentingnya pemanfaatan sistem digital dalam pengelolaan keuangan daerah, seperti Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), e-Katalog, serta penerapan transaksi non-tunai secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Kabupaten OKI.

“Transformasi digital dalam pengelolaan keuangan bukan hanya tuntutan zaman, tetapi juga menjadi kebutuhan untuk memastikan setiap proses berjalan lebih transparan, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Selain itu, penggunaan e-Katalog dalam proses pengadaan barang dan jasa dinilai mampu mendorong efisiensi serta membuka peluang lebih luas bagi pelaku usaha lokal untuk berpartisipasi dalam pengadaan pemerintah.

Melalui optimalisasi transaksi non-tunai, Pemerintah Kabupaten OKI juga berupaya mendorong perputaran ekonomi masyarakat. Dengan sistem pembayaran yang lebih modern dan tercatat secara digital, diharapkan dapat meningkatkan inklusi keuangan serta memperkuat ekosistem ekonomi daerah.
Sementara itu Kepala BPS OKI, Muhammad Dedy, S.ST.,M.Si mengungkapkan usaha lokal dapat membantu daerah dalam mengurangi angka kemiskinan dengan pembukaan kesempatan kerja serta perputaran roda ekonomi. Ia juga mendorong usaha lokal untuk melengkapi legalitas guna bisa bersaing dengan penyedia e-katalog lainnya.


Kegiatan ini menjadi bagian dari langkah berkelanjutan Pemerintah Kabupaten OKI dalam mendukung percepatan digitalisasi daerah, sekaligus memperkuat sinergi antar perangkat daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang lebih baik dan berdampak langsung bagi masyarakat.